Apa yang terjadi
Pemerintah Yunani menerbitkan Surat Edaran 1/2026 setebal 31 halaman yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kebijakan Migrasi, Konstantina Papakosta. Menurut laporan IMI Daily, edaran ini menginstruksikan kantor layanan terpadu di seluruh Yunani untuk meneruskan iklan menyesatkan dan transaksi investasi palsu terkait program golden visa (izin tinggal lewat investasi) ke otoritas pajak (AADE) dan Otoritas Anti-Pencucian Uang Yunani.
Latar belakangnya, sejak Yunani menaikkan batas minimum investasi golden visa pada September 2024, media sosial dan platform luar negeri dibanjiri iklan properti seharga €180.000–€230.000 yang diklaim memenuhi syarat. Padahal, batas minimum investasi properti saat ini adalah €250.000. Edaran tersebut menyasar transfer dana ke pembeli yang tidak wajar atau tidak terdokumentasi, baik sebelum maupun sesudah pembelian, yang membuat nilai investasi sebenarnya berada di bawah batas legal.
Media keuangan Yunani, Mononews, melaporkan bahwa dalam praktiknya pembeli membayar harga penuh di atas kertas, lalu menerima sebagian uangnya kembali lewat kontrak sewa prabayar, tunjangan perabot, atau uang tunai tanpa dokumen. Edaran itu sendiri tidak mengonfirmasi mekanisme tersebut. Pengacara Alexander Varnavas mengatakan kepada IMI Daily bahwa promosi golden visa di bawah €250.000 harus dianggap sebagai tanda bahaya yang jelas.
Modus yang digunakan
Penjual atau agen memasarkan properti “murah” yang dijanjikan tetap memenuhi syarat izin tinggal. Selisih harga ditutupi dengan pengembalian dana terselubung. Bagi pembeli, risikonya besar: transaksi bisa dinilai melanggar aturan, izin tinggal terancam, dan pembeli bisa ikut terseret pemeriksaan pajak maupun pencucian uang.
Tanda-tanda bahaya
- Harga properti di bawah batas minimum resmi, tetapi dijanjikan tetap lolos program izin tinggal.
- Tawaran “cashback”, sewa prabayar, atau pengembalian dana di luar kontrak.
- Agen yang dikenal hanya lewat iklan media sosial tanpa rekam jejak yang dapat diperiksa.
- Desakan untuk segera membayar sebelum “aturan berubah”.
Cara melindungi diri
Jika Anda atau keluarga tertarik pada investasi properti atau program izin tinggal di luar negeri, pelajari aturan resminya langsung dari situs pemerintah negara tujuan. Gunakan pengacara independen yang Anda pilih sendiri, bukan yang disodorkan penjual. Pastikan semua pembayaran tercatat dalam kontrak dan melalui rekening resmi. Tawaran yang “terlalu murah untuk syarat yang sama” hampir selalu menyimpan masalah.
Di Indonesia, penawaran investasi yang dipasarkan kepada masyarakat – termasuk skema properti luar negeri – juga patut dicek keabsahannya sebelum Anda menyetor dana.
Ke mana melapor di Indonesia
Jika Anda menemukan modus serupa atau sudah telanjur menjadi korban, jangan diam. Beberapa kanal resmi yang bisa digunakan di Indonesia:
- Kontak OJK 157 – telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, email konsumen@ojk.go.id, atau portal kontak157.ojk.go.id untuk pengaduan yang menyangkut sektor jasa keuangan.
- Satgas PASTI (Waspada Investasi) – untuk melaporkan atau mengecek penawaran investasi dan pinjaman ilegal, lihat ojk.go.id/waspada-investasi.
- cekrekening.id – untuk mengecek dan melaporkan nomor rekening yang diduga dipakai untuk penipuan.
- aduankonten.id – untuk melaporkan konten, akun, situs, atau aplikasi bermuatan penipuan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.
- patrolisiber.id – untuk melaporkan tindak kejahatan siber ke Direktorat Tindak Pidana Siber Polri. Untuk kasus dengan kerugian nyata, buat juga laporan resmi di kantor polisi terdekat.
Simpan semua bukti – tangkapan layar percakapan, bukti transfer, nomor rekening, nomor telepon, dan tautan – sebelum pelaku menghapus akun mereka. Segera hubungi bank Anda bila ada transfer yang baru saja terjadi.
Sumber: IMI Daily. Artikel ini ditulis ulang dan dirangkum oleh redaksi penipuan.id untuk edukasi pembaca di Indonesia.